Banggar DPR Usulkan PIP dan KIP Kuliah Dihapus dari Catatan Anggaran Perlinsos

0 2 minutes read

Dalam rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, anggota yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengungkapkan keprihatinannya mengenai pengelompokan anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut seharusnya diakui sebagai bagian dari anggaran pendidikan dan tidak seharusnya dicatat kembali dalam kategori anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Pentingnya Pemisahan Anggaran

Pernyataan ini disampaikan dalam forum yang melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, serta Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia. Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, berfokus pada pembahasan pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dan juga pembentukan panja-panjar yang relevan.

Esti Wijayati menyoroti bahwa pencantuman PIP dan KIP Kuliah dalam dua pos anggaran yang berbeda—anggaran pendidikan dan perlindungan sosial—dapat menciptakan kesan adanya penghitungan ganda terhadap program yang sama. Menurutnya, hal ini dapat membingungkan dan mengaburkan tujuan dari masing-masing kategori anggaran.

Penghitungan Ganda dalam Anggaran

“Ada dua pos program yang seharusnya jelas, satu di bidang pendidikan dan satunya di bidang perlindungan sosial. PIP dan KIP Kuliah seharusnya dicatat dalam anggaran pendidikan, bukan di Perlinsos. Jika ini yang terjadi, kita akan menghadapi masalah penghitungan ganda,” tegas Esti, menekankan pentingnya kejelasan dalam pengelolaan anggaran.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa pemisahan yang tegas antara fungsi anggaran pendidikan dan perlindungan sosial sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam pencatatan anggaran pemerintah. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

Penegasan dari Pimpinan Banggar

Said Abdullah menegaskan bahwa PIP dan KIP Kuliah adalah bagian dari pemenuhan mandatori anggaran pendidikan dan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pos perlindungan sosial. “Yang satu itu jelas, merupakan bagian dari mandatori anggaran pendidikan. Perlinsos seharusnya tidak berisi anggaran pendidikan lagi. Kita tidak ingin ada kesan seolah-olah ada optimalisasi yang tidak jelas. PIP dan KIP Kuliah harus terpisah,” ujarnya tegas.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya irisan dalam penyajian anggaran untuk PIP dan KIP Kuliah. Ia memastikan bahwa meskipun terdapat pencatatan dalam dua pos, hal ini tidak berarti adanya penganggaran ganda. Menteri Purbaya berjanji akan melakukan koreksi pada dokumen presentasi agar lebih jelas.

Janji Pemerintah untuk Koreksi

“Memang ada irisan dalam penyajian anggaran. Namun, kami memastikan bahwa hanya akan ada satu anggaran dan tidak akan ada penghitungan ganda. Kami akan melakukan perbaikan untuk presentasi agar tidak ada yang merasa bahwa dana tersebut diambil dari pos perlindungan sosial,” jelas Purbaya, memberikan jaminan kepada para anggota dewan.

Rincian Anggaran Pendidikan dan Perlinsos

Dari paparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait Anggaran Tematik Tahun Anggaran 2027, anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp820,9 triliun, mengalami peningkatan dari outlook 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun. Sementara untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Program-program tersebut antara lain mencakup:

Program Keluarga Harapan (PKH)
Sembako
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN)
Program perlindungan sosial lainnya
Inisiatif peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa anggaran pendidikan dan perlindungan sosial dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa adanya tumpang tindih yang dapat merugikan program-program tersebut. Kejelasan dalam pengelompokan anggaran ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, apa yang disampaikan oleh anggota DPR dan Menteri Keuangan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan dan pemisahan yang jelas, diharapkan program-program yang ada dapat lebih terfokus dan memberikan dampak yang signifikan bagi pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.