Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan urgensi bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis (TBC). Langkah ini dianggap krusial dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih baik.
Pentingnya Peran Pemda dalam Penuntasan Kasus TBC
Wiyagus menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers yang diadakan bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Dalam kesempatan ini, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengeliminasi TBC sangat bergantung pada kepemimpinan dan komitmen dari pemimpin daerah.
Menurutnya, langkah strategis yang diambil Pemda dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah sangat menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penuntasan kasus TBC bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
Implikasi Tuberkulosis terhadap Pembangunan
Wiyagus mengingatkan bahwa dampak dari TBC tidak hanya terbatas pada kesehatan individu tetapi juga dapat menghambat agenda pembangunan nasional. “Masalah ini perlu ditangani dengan serius, karena akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara kita,” ungkapnya.
Komitmen pemerintah dalam menanggulangi TBC telah diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat bagi Pemda untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam perlindungan masyarakat dari ancaman TBC.
Kebijakan Terukur dan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Wiyagus menyerukan agar Pemda mewujudkan percepatan penanggulangan TBC melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Ini mencakup penguatan perencanaan serta peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan TBC di daerah.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan
- Penguatan program edukasi masyarakat tentang TBC
- Peningkatan akses terhadap pengobatan dan perawatan
- Kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program TBC
- Pemberdayaan perangkat daerah di tingkat desa dan kelurahan
Dengan penerapan kebijakan yang terarah, diharapkan penanganan TBC dapat dilakukan secara lebih efektif. Proses ini mencakup penemuan kasus, pengobatan pasien, serta pencegahan secara menyeluruh.
Data dan Angka Terkait TBC di Indonesia
Wiyagus juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat kedua dunia dalam hal jumlah kasus TBC. Hal ini menandakan bahwa tindakan yang lebih masif dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. “Percepatan penanganan TBC harus dilakukan secara holistik dan berkolaborasi dengan berbagai sektor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara Pemda dan stakeholder lainnya sangat penting dalam mewujudkan eliminasi TBC. “Kita harus bersatu dalam upaya ini agar eliminasi TBC bisa menjadi kenyataan,” tutup Wiyagus.
Dalam konferensi pers ini, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, serta perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen global dalam penanganan TBC serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini.
➡️ Baca Juga: Orang Terkaya Indonesia, Pemilik Klub Como 1907 dan Djarum, Meninggal Dunia
➡️ Baca Juga: Jangan Cuma Ikut Arus! Pelajar Harus Mampu Tentukan Arah Perubahan
