Bappeda forum konsultasi publik Pemprov Lampung Provinsi rkpd 2027

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 oleh Pemprov Lampung

1 3 minutes read

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar forum konsultasi publik sebagai langkah strategis dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Acara ini bertujuan membuka jalan bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menyampaikan ide, gagasan, dan masukan konstruktif terkait perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

Forum konsultasi publik ini digelar di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung pada Rabu, 25 Februari 2026. Forum ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan. Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis dalam rangka menyusun RKPD tahun 2027.

Marindo menjelaskan bahwa pembangunan di era modern ini adalah suatu usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Namun, pelaksanaan pembangunan kerap kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pendanaan daerah dan dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan regulasi pemerintah.

Peran Penting Forum Konsultasi Publik

Perencanaan pembangunan yang berkualitas, menurut Marindo, harus dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Dengan begitu, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Marindo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program-program prioritas nasional. Beberapa contoh program prioritas tersebut diantaranya program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan berbagai program strategis lainnya.

Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2029

RKPD Tahun 2027 disusun sesuai dengan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut diwujudkan melalui tiga misi utama pembangunan yang dikenal dengan Tiga Cita, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif; penguatan sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta peningkatan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan.

Provinsi Lampung, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan wilayah. Namun, tantangan pembangunan juga masih ada. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen yang masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,14 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,98.

Strategi Pembangunan Lampung 2027

Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi, serta penguatan sektor pertanian. Strategi ini akan diwujudkan melalui tata kelola dan hilirisasi berbasis desa, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tema pembangunan Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah”. Tema ini diselaraskan dengan tema pembangunan nasional Tahun 2027.

Forum Konsultasi Publik Sebagai Bagian Penting Penyusunan RKPD

Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahap penting dalam penyusunan RKPD. RKPD sendiri adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penetapan program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027. Ketua Pelaksana kegiatan ini, Meydiandiandra, menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penghubung antara RPJMD Provinsi Lampung dengan rencana kerja pemerintah pusat serta rencana strategis perangkat daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi Lampung, Bappeda kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan insan pers. Pada akhir kegiatan, dilakukan pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dilanjutkan diskusi, dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan kegiatan.

Peran Penting Forum Konsultasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung melalui kegiatan ini terus mendorong penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Peserta Forum Konsultasi Publik

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.