DPR RI Gubernur Lampung komisi vii Pemprov Lampung Provinsi Rahmat Mirzani Djausal

Gubernur Mirza Sambut Kunjungan Resmi Komisi VII DPR RI dengan Antusiasme Tinggi

2 4 minutes read

Pada tanggal 23 April 2026, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan penuh semangat menyambut kedatangan Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay. Kunjungan resmi ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung dan menjadi momentum penting untuk membahas berbagai aspek pembangunan di provinsi tersebut.

Kunjungan Resmi Komisi VII DPR RI: Fokus pada Peningkatan Sektor Strategis

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai Lampung dalam sektor-sektor kunci seperti Perindustrian, Pariwisata, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta Ekonomi Kreatif. Tema kunjungan ini adalah “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung,” yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah.

Gambaran Umum Pertanian di Lampung

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan analisis menyeluruh tentang kondisi ekonomi Lampung, yang hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Ia menginformasikan bahwa dari total luas wilayah yang mencapai sekitar 3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare digunakan untuk lahan pertanian dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong.

“Sebagian besar masyarakat Lampung bergantung pada sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga terlibat dalam sektor ini,” ungkap Gubernur Mirza, menegaskan pentingnya pertanian bagi perekonomian lokal.

Tantangan Anggaran dan Infrastruktur

Gubernur Mirza juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah terkait keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus cermat dalam mengelola wilayah yang luas dan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, khususnya untuk mendukung distribusi produk pertanian.

Pengaruh Kebijakan Harga Komoditas

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan harga komoditas, terutama untuk gabah dan jagung, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, berkat intervensi harga yang tepat.

“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” tegasnya.

Perkembangan Sektor Industri

Di sektor industri, Gubernur Mirza menyatakan bahwa kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini baru mencapai 18 persen, dengan dominasi industri yang berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas yang dapat mencapai Rp150 triliun, hanya sekitar Rp30 triliun yang telah diproses melalui industri hilirisasi.

Rencana Pengembangan Kawasan Industri

Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung berencana untuk mendorong pengembangan lima kawasan industri, yang didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang strategis untuk ekspor, khususnya di kawasan Sumatera bagian selatan. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dalam industri dan perdagangan.

Peningkatan Sektor Pariwisata

Dalam pembahasan mengenai sektor pariwisata, Gubernur Mirza melaporkan bahwa kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan signifikan, dari 17 juta pada tahun 2024 menjadi 27 juta pada tahun 2025. Namun, ia mencatat bahwa lama tinggal wisatawan masih relatif singkat, dengan rata-rata hanya 1,3 hari serta tingkat belanja yang masih rendah.

“Potensi pariwisata di Lampung sangat besar, tetapi perlu adanya pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan,” jelasnya.

Pentingnya Sektor UMKM

Sektor UMKM juga menjadi fokus perhatian dalam kunjungan ini. Dengan sekitar 398 ribu UMKM yang ada di Lampung, 70 persen di antaranya dikelola oleh perempuan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah keseragaman produk dan keterbatasan kapasitas produksi yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Apresiasi dari Komisi VII DPR RI

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang telah dipaparkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai bahwa terdapat kemajuan dan dinamika positif dalam periode satu setengah tahun terakhir.

“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya, menandakan optimisme terhadap masa depan Lampung.

Potensi Sumber Daya Manusia

Ia juga menambahkan bahwa potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah. “Gairah ini harus terus ditingkatkan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.

Usulan Strategis Gubernur kepada Komisi VII

Gubernur Mirza juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI. Beberapa di antaranya meliputi:

Percepatan pembangunan kawasan industri
Peningkatan infrastruktur pendukung
Penguatan kebijakan hilirisasi
Pengembangan sektor pariwisata
Dukungan untuk sektor ekonomi kreatif dan UMKM

Kesimpulan Kunjungan Resmi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam pernyataannya kepada media, menyampaikan kesimpulan dari hasil kunjungan kerja tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai aspirasi strategis yang menjadi perhatian bersama, terutama di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Poin Penting di Sektor Industri

Di sektor industri, salah satu poin utama adalah dorongan untuk menambah kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, salah satunya telah disepakati untuk berada di wilayah Way Kanan, sementara empat lainnya akan ditindaklanjuti.

Pengembangan Pariwisata dan Insentif dari Pemerintah Pusat

Untuk sektor pariwisata, pembahasan mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, memberikan respons positif terhadap usulan daerah, termasuk kemungkinan pemberian insentif seperti tax holiday, meskipun masih memerlukan harmonisasi regulasi lebih lanjut.

Pentingnya Sistem Holding untuk UMKM

Dalam bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Hal ini diharapkan dapat membantu produk UMKM menembus pasar ekspor.

“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya, menambahkan urgensi kolaborasi dalam sektor ini.

Hilirisasi Komoditas dan Peluang Investasi

Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga mendapat perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka peluang investasi dan pengembangan industri turunan singkong di Lampung.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Dengan kolaborasi yang baik, Lampung dapat memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai perkembangan yang lebih baik di masa mendatang.