Industri baja Indonesia kini menghadapi tantangan yang semakin berat, di tengah lonjakan harga bahan baku, gangguan pasokan global, dan serbuan produk baja murah dari China. Situasi ini membuat Indonesia terlihat kurang siap untuk menghadapi guncangan tersebut, bukan karena ketidakmampuan industri, tetapi karena kurangnya perlindungan kebijakan yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengenai keberlangsungan sektor baja nasional.
Pengaruh China Terhadap Harga Baja Global
China, sebagai produsen baja terbesar di dunia dengan pangsa pasar lebih dari 50%, memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah harga baja global. Pengamat industri baja, Widodo Setiadharmaji, menekankan bahwa banyak pabrik baja di China kini beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat tipis, bahkan mengalami kerugian. Meskipun demikian, mereka dapat bertahan berkat dukungan subsidi dan suntikan modal dari pemerintah. “Tidak ada industri di manapun yang dapat bersaing dalam kondisi seperti ini tanpa intervensi negara,” tegasnya.
Tekanan harga yang dihadapi oleh industri baja tidak hanya disebabkan oleh produk murah dari China. Berbagai faktor global juga berkontribusi, antara lain:
- Kenaikan harga energi dan batu bara.
- Lonjakan biaya logistik dan premi asuransi maritim.
- Gangguan pasokan bahan baku akibat konflik di Timur Tengah.
- Potensi rekonstruksi pasca-konflik yang dapat meningkatkan permintaan baja.
Perusahaan-perusahaan baja besar di seluruh dunia, seperti Posco dan Nucor, sudah mulai mengumumkan kenaikan harga. Konsensus pasar memprediksi kenaikan harga berkisar antara 5 hingga 15 persen. Misalnya, Posco menyatakan bahwa mereka akan menaikkan harga sebesar USD 15 per ton mulai bulan Mei, karena tidak mampu lagi menyerap kenaikan biaya bahan baku. Tren ini diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2026.
Kebijakan Perlindungan yang Minim
Negara-negara dengan industri baja yang lebih kuat dan kompetitif tidak segan-segan untuk menggelontorkan dana besar guna menyelamatkan sektor ini. Misalnya, pemerintah Inggris baru-baru ini meluncurkan paket dukungan senilai USD 70 hingga USD 75 miliar untuk industri baja nasionalnya. Tata Steel UK, yang sebelumnya dikenal sebagai British Steel, menerima hibah langsung sebesar 500 juta poundsterling untuk dapat terus beroperasi. Sementara itu, Korea Selatan berinvestasi lebih jauh dengan menyediakan paket pendanaan sebesar Rp 850 triliun untuk industri baja mereka.
Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki kerentanan yang signifikan. Dengan hanya lima instrumen trade remedies untuk melindungi industri baja, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki 20 instrumen, Thailand dengan 40, dan Amerika Serikat yang memiliki sekitar 250 instrumen. “Logikanya sederhana, jika baja murah dari China tidak dapat memasuki pasar Amerika karena tarif 200%, dan tidak bisa masuk ke Eropa karena hambatan serupa, ke mana lagi produk itu akan dialirkan?” papar Widodo.
Akibat minimnya perlindungan ini, dampak negatif mulai terasa. Beberapa pabrik baja seperti Ispat Indo di Surabaya dan Krakatau Osaka Steel di Cilegon terpaksa tutup. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan dan Uni Eropa, di mana beberapa perusahaan juga mengalami kebangkrutan akibat ketidakmampuan bersaing dengan harga baja China yang tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Langkah-Langkah Konkrit untuk Melindungi Industri Baja
Pemerintah Indonesia telah memberikan sinyal untuk melindungi industri baja, namun sinyal tanpa kebijakan konkret tidak akan membawa perubahan yang berarti. Setidaknya ada enam langkah mendesak yang perlu diambil:
1. Kontrol Izin Impor
Pemerintah sebagai penerbit izin memiliki kewenangan untuk membatasinya. Langkah ini merupakan salah satu cara paling cepat dan mudah untuk dilakukan.
2. Perkuat Instrumen Trade Remedies
Penting untuk memperkuat instrumen trade remedies setidaknya setara dengan Malaysia atau Thailand. Kebijakan anti-dumping dan instrumen serupa harus diperbanyak dan benar-benar diterapkan, bukan hanya sekadar ada di atas kertas.
3. Awasi Kualitas dan Kuantitas Impor
Pemeriksaan ketat terhadap kualitas dan kuantitas produk baja impor sangat penting. Beberapa produk baja impor yang beredar di pasar terbukti tidak memenuhi spesifikasi SNI, dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut.
4. Bangun Sistem Peringatan Dini
Penting untuk memiliki mekanisme respons yang cepat dan terstruktur jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar atau indikasi praktik dagang tidak adil.
5. Berikan Dukungan Finansial Nyata
Meski tidak harus sebesar Korea atau Inggris, dukungan dalam bentuk modal kerja, insentif fiskal, atau skema lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional.
6. Jalankan Diplomasi Perdagangan yang Aktif
Pemerintah perlu terlibat aktif dalam perundingan untuk memperjuangkan pengecualian dari regulasi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang dapat mengancam ekspor baja Indonesia ke Eropa. Kebijakan CBAM mewajibkan produk impor dari luar Eropa untuk membayar biaya karbon sesuai dengan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya, yang dapat menyulitkan akses pasar bagi produk baja Indonesia.
Dengan langkah-langkah yang jelas dan tindakan konkret, diharapkan industri baja Indonesia dapat bertahan dan bersaing di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Keberlangsungan sektor ini sangat penting untuk perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Pemerintah Siapkan 192 Ribu SPKLU untuk Dukung Penggunaan Mobil Listrik 2034
