Sekolah di Samasuru Terancam Dampak Polemik, Pemprov Maluku Ambil Sikap Tegas

ELISABET SILALAHI

5 hari ago

Di tengah dinamika yang sedang berlangsung, aktivitas pendidikan di Negeri Samasuru, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tetap menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa polemik mengenai batas administrasi dan aset pemerintahan tidak mengganggu hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan bahwa penataan satuan pendidikan di wilayah tersebut harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengorbankan hak-hak peserta didik.

Pentingnya Pendidikan di Tengah Kontroversi

Menurut Kasrul, masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan di Samasuru tidak dapat dipandang terpisah dari konteks yang lebih luas. Terdapat banyak aspek, seperti batas administrasi dan penataan aset, yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Dia menegaskan bahwa yang paling krusial adalah memastikan tidak ada hambatan bagi anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. “Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak, dan kita tidak bisa membiarkan isu administratif menghalangi hak tersebut,” ujarnya.

Dasar Hukum dan Administrasi

Kasrul menjelaskan bahwa batas administrasi antara SBB dan Malteng telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam penataan wilayah dan administrasi pemerintahan. Dengan adanya Berita Acara Kesepakatan Nomor 57/BA/III/X/2022 yang ditandatangani pada 4 Oktober 2022, kedua pemerintah kabupaten sepakat untuk mengikuti ketentuan dalam Permendagri tersebut. Ini mencakup penyesuaian administrasi dan penataan aset yang ada.

Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 sebagai dasar hukum
Berita Acara Kesepakatan antara SBB dan Malteng
Pentingnya penyesuaian administrasi dan aset
Fokus pada hak pendidikan anak-anak
Koordinasi antara pemerintah daerah

Kasrul juga meluruskan isu mengenai pemalangan yang terjadi di satuan pendidikan di Samasuru. Menurutnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tidak pernah memerintahkan penutupan atau pemalangan sekolah-sekolah di sana. Sebaliknya, pemalangan tersebut dilakukan oleh oknum yang mengklaim sebagai pemilik lahan, yang mengungkapkan keberatan atas penggunaan lahan untuk fasilitas pendidikan.

Proses Penyesuaian Data Pendidikan

Terkait penyesuaian data dan administrasi satuan pendidikan, Kasrul menjelaskan bahwa proses ini tidak merupakan keputusan sepihak dari Gubernur Maluku. Pemutakhiran data dilakukan melalui sistem data pendidikan nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Proses ini melibatkan pembahasan, kajian, analisis, dan koordinasi dengan kedua pemerintah kabupaten, untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Langkah-Langkah Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Maluku juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memahami kondisi faktual yang ada. Sekretaris Daerah SBB telah membentuk tim yang direncanakan untuk turun ke lokasi guna mencari solusi yang tepat. “Apapun masalah yang dihadapi, kita harus memastikan bahwa proses belajar-mengajar tidak terganggu. Anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama,” tegas Kasrul.

Menjaga Akses Pendidikan di Samasuru

Situasi di Samasuru menggambarkan tantangan besar dalam menjaga akses pendidikan di tengah permasalahan administratif. Penting bagi semua pihak untuk bersinergi agar anak-anak di daerah ini tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini demi masa depan generasi mendatang.

Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan di Samasuru. Dukungan dari orang tua, guru, dan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan masalah yang ada dapat diatasi dengan lebih baik.

Partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak
Peran guru dalam menciptakan suasana belajar
Kolaborasi dengan komunitas lokal
Pengawasan dan dukungan terhadap fasilitas pendidikan
Pentingnya kesadaran masyarakat akan hak pendidikan

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan dukungan dari masyarakat, diharapkan situasi di Samasuru dapat segera membaik. Kesejahteraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan semua elemen harus berkontribusi untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah ini tidak terhambat dalam mengejar cita-cita mereka.