Perubahan APBD Mengakibatkan Penurunan yang Signifikan dan Dampaknya

1 3 minutes read

Jakarta – Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan dua rancangan peraturan daerah (raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu raperda tersebut adalah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp79,59 triliun. Raperda lainnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Perubahan APBD: Penurunan dan Implikasinya

Perubahan APBD yang diajukan mencerminkan penurunan sebesar 2,13% dibandingkan dengan APBD awal yang berdiri di angka Rp81,32 triliun. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, dalam Rapat Paripurna bersama DPRD, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan tanpa mengorbankan belanja pada sektor pelayanan dasar, program-program prioritas, bantuan sosial, serta kegiatan produktif lainnya.

Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD

Pendapatan daerah yang direncanakan dalam perubahan APBD adalah sebesar Rp69,36 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,93% dari angka awal yang ditetapkan sebesar Rp71,45 triliun. Pendapatan ini terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57,87 triliun
Pendapatan transfer sebesar Rp11,28 triliun
Pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp207,39 miliar

Dengan penurunan ini, penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap berbagai program yang bergantung pada pendanaan daerah.

Alokasi Belanja Daerah

Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai Rp75,08 triliun, meningkat 1,08% dibandingkan APBD murni yang sebesar Rp74,28 triliun. Rano menekankan bahwa kebijakan belanja difokuskan pada pencapaian prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program quick win, pelayanan dasar, belanja produktif, serta bantuan bagi masyarakat.

Fokus pada Pelayanan Dasar

Belanja daerah diarahkan untuk sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, yang mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Aspek Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan, Rano menyampaikan bahwa penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp10,24 triliun. Ini termasuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp5,82 triliun dan penerimaan dari pembiayaan utang daerah sebesar Rp4,41 triliun.

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran untuk pembiayaan diperkirakan sebesar Rp4,51 triliun, yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2,67 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,84 triliun.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam kesempatan yang sama, Rano juga mempresentasikan raperda mengenai Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Regulasi ini disusun untuk memperluas perlindungan terhadap anak, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Ruang Lingkup Raperda KLA

Raperda KLA tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kekerasan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, serta penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, raperda ini juga berupaya membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

Urgensi Regulasi KLA

Rano menekankan urgensi dari regulasi ini, terutama mengingat tingginya kerentanan anak di Jakarta. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) Provinsi Jakarta 2025, ditemukan bahwa 17,43 persen anak berusia 13-17 tahun mengalami kekerasan, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 18-24 tahun yang tercatat 10,35 persen.

Data Terkait Kasus Perceraian

Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa kasus perceraian di Jakarta mengalami peningkatan, dari 12.149 kasus pada tahun 2024 menjadi 14.062 kasus pada tahun lalu. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memperkuat perlindungan bagi anak yang terdampak oleh kondisi tersebut.

Dampak Perubahan Iklim dan Digitalisasi

Raperda KLA juga bertujuan untuk mendukung pencapaian predikat Provinsi serta Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Utama. Selain itu, regulasi ini berusaha memperkuat perlindungan anak dari berbagai risiko, termasuk dampak perubahan iklim dan perkembangan digital yang semakin pesat.

Penilaian terhadap Kota Global

Wakil Gubernur menambahkan bahwa penilaian terhadap kota di tingkat global diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjamin rasa aman, kesetaraan akses terhadap pemenuhan hak, serta perlindungan bagi seluruh warga. Hal ini harus tercermin dalam sistem pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya perlindungan terhadap anak.

Dengan perubahan APBD dan rencana penyelenggaraan KLA, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam melindungi generasi penerus bangsa. Diharapkan langkah-langkah ini dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan anggaran dan menjamin bahwa semua anak di Jakarta mendapatkan perlindungan yang memadai.