APBD Belanja Daerah Berita Ekonomi Nasional Inflasi Jawa Barat Kepulauan Riau Mendagri Pemerintah Daerah Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Belanja APBD untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional

1 2 minutes read

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan semua pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tindakan ini dianggap sangat penting untuk meningkatkan perputaran ekonomi di seluruh negeri, seperti yang diungkapkan dalam sebuah rapat di Tanjungpinang, pada Senin, 9 Maret 2026.

Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah merupakan alat utama untuk mendorong sirkulasi uang di masyarakat, sekaligus memberikan dorongan kepada sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang juga bertujuan untuk mengevaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Belanja pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa belanja pemerintah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi uang, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta. “Karena belanja pemerintah adalah pendorong utama selain untuk peredaran uang, juga untuk menggerakkan sektor swasta,” ungkap Tito dalam rilis pers yang diterima pada Senin, 9 Maret 2026.

Menurut Tito, pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan tingginya pendapatan yang diimbangi dengan realisasi belanja yang juga tinggi. Kondisi ini akan memperkuat peredaran uang di masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan penghargaan kepada beberapa daerah yang berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat, yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Namun, Tito juga menyesalkan adanya daerah yang meskipun mencatatkan pendapatan yang cukup tinggi, tidak mampu mengoptimalkan realisasi belanjanya. Akibatnya, dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali hanya terparkir di bank.

“Jika pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, tentu ada simpanan, namun rendahnya belanja mengakibatkan perputaran uang di masyarakat tidak optimal,” tegas Tito, menyoroti dampak negatif dari dana yang tidak terserap dengan baik.

Mendagri juga memberikan perhatian khusus kepada kinerja ekonomi dan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Terkait Provinsi Kepulauan Riau, Mendagri mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 7,89 persen. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di angka 5,39 persen pada triwulan IV-2025.

Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut pada bulan Februari 2026 juga menunjukkan angka yang cukup baik, yakni sebesar 3,54 persen. “Ini merupakan hal positif, karena inflasi dapat dikendalikan dengan baik, dan perkembangan bulanan juga menunjukkan tren yang menggembirakan,” tambah Tito.

Seluruh informasi mengenai imbauan untuk mempercepat realisasi belanja APBD menjadi sangat penting dalam konteks penguatan ekonomi nasional.