Jakarta – Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam layanan dan mutu antara lembaga madrasah dan sekolah umum, sehingga semua anak bangsa dapat menerima pendidikan yang layak.
Pentingnya Penambahan Anggaran Pendidikan
Dalam pidato yang disampaikan pada Minggu (5/4), Nasaruddin menekankan bahwa usulan anggaran ini merupakan langkah proaktif untuk menghapus kesenjangan dalam pendidikan. Dia menegaskan bahwa negara perlu hadir untuk memastikan perhatian yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
Kesetaraan dalam pendidikan bukan hanya sekadar masalah akses, tetapi juga merupakan hak setiap anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan penambahan anggaran pendidikan, diharapkan semua anak, tanpa memandang latar belakangnya, dapat merasakan manfaat dari sistem pendidikan yang lebih baik.
Alokasi Anggaran untuk Program Strategis
Tambahan anggaran yang diusulkan akan dialokasikan untuk beberapa program strategis yang dianggap mendesak dan berpotensi memberikan dampak langsung. Program-program tersebut meliputi:
- Revitalisasi satuan pendidikan: Rp13,7 triliun
- Digitalisasi pembelajaran: Rp10,9 triliun
- Bantuan buku tulis gratis: Rp159 miliar
- Sekolah Unggul Garuda Transformasi: Rp22,9 miliar
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Fokus utama dari anggaran ini diarahkan pada perbaikan infrastruktur pendidikan keagamaan yang saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini penting agar lingkungan belajar dapat mendukung proses pendidikan yang lebih baik.
Revitalisasi Lembaga Pendidikan
Anggaran revitalisasi ditujukan untuk 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah dan 158 sekolah lintas agama. Rincian sekolah tersebut mencakup:
- 128 sekolah Kristen
- 13 sekolah Katolik
- 9 sekolah Hindu
- 8 sekolah Buddha
Narasumber menekankan pentingnya memperbaiki banyak bangunan madrasah yang masih dalam kondisi kurang layak. Menurutnya, kualitas sarana dan prasarana mencerminkan komitmen negara terhadap pendidikan keagamaan di Indonesia.
Perhatian pada Kesejahteraan Siswa
Selain infrastruktur, Menteri Agama juga memberikan perhatian pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan di madrasah dan pesantren. Saat ini, cakupan program ini hanya mencapai 10 hingga 12 persen di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.
Angka tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah umum yang diperkirakan akan segera mencapai 80 persen. “Anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini,” tambah Nasaruddin.
Perluasan Program Makan Bergizi Gratis
Menag berharap agar cakupan Program Makan Bergizi Gratis di lembaga pendidikan keagamaan dapat diperluas secara merata. Dia juga mencatat bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang sangat mendukung pelaksanaan program ini.
Pesantren dikenal dengan pola dapur mandiri dan kebiasaan makan bersama, yang memberikan lingkungan yang aman untuk mendukung program MBG tanpa menimbulkan risiko kesehatan terkait pangan.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Keagamaan
Nasaruddin berharap bahwa usulan penambahan anggaran ini dapat diterima dan disetujui saat pembahasan anggaran 2026. Dia menilai langkah tersebut sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan.
Dengan penambahan anggaran pendidikan yang tepat dan terarah, diharapkan semua lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia dapat berfungsi secara optimal, memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa.
Kesimpulan
Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menggarisbawahi pentingnya penambahan anggaran pendidikan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan ketimpangan yang ada dapat teratasi, sehingga semua anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas.
Langkah ini merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak, baik di madrasah maupun di sekolah umum, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang memadai, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Warga Antre untuk Tukar Uang Pecahan Baru Menjelang Lebaran 2023
➡️ Baca Juga: Dukung Perjalanan Mudik, RedDoorz Hadirkan Program #AdaTerus