Luna Maya dan Wulan Guritno Dilantik Sebagai Pengurus Badan Perfilman Indonesia

Jakarta – Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi memperkenalkan struktur pengurus baru untuk periode 2026–2030, yang dipimpin oleh Ketua Umum Fauzan Zidni. Dalam pengumuman yang berlangsung di Jakarta pada April 2026, dua sosok terkenal di dunia perfilman, Luna Maya dan Wulan Guritno, mendapatkan posisi penting. Luna Maya diangkat sebagai Ketua Bidang Kerjasama, sementara Wulan Guritno menjabat sebagai Ketua Bidang Festival. Pelantikan ini menandakan langkah strategis BPI dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional, terutama setelah tantangan yang dihadapi industri akibat pandemi.

Pentingnya BPI dalam Kebangkitan Industri Film

Fauzan Zidni menjelaskan bahwa salah satu fokus utama BPI ke depan adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang perfilman. Dalam upaya ini, BPI akan melakukan penyelarasan kurikulum pendidikan film, menyelenggarakan program magang yang terintegrasi, serta mengirimkan talenta muda untuk belajar di sekolah film terkemuka di luar negeri. Selain itu, partisipasi dalam berbagai program film lab internasional juga menjadi bagian dari strategi mereka.

Menurut Fauzan, revisi Undang-Undang Perfilman juga menjadi agenda penting. Kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan akan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan BPI, meningkatkan profesionalitas para pelaku industri film, serta memperluas dukungan dari pemerintah. Ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kemudahan investasi, dan menjaga kebebasan berekspresi dalam berkarya.

Program Utama BPI ke Depan

Beberapa program yang direncanakan BPI mencakup:

Dengan adanya program-program ini, BPI berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam memajukan industri perfilman di Indonesia.

Peran Strategis BPI di Era Baru

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan baru BPI. Ia menekankan pentingnya BPI sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri film. Dalam pandangannya, BPI memiliki posisi vital dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional serta mendorong tata kelola yang lebih transparan.

“Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap langkah-langkah yang diambil oleh BPI untuk meremajakan industri perfilman yang sempat terpuruk.

Struktur Pengurus BPI Periode 2026-2030

Berikut adalah susunan lengkap pengurus BPI untuk periode 2026-2030:

Sejarah Badan Perfilman Indonesia

Badan Perfilman Indonesia (BPI) didirikan pada 17 Januari 2014, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009. Lembaga ini bersifat mandiri dan merupakan wadah bagi seluruh pelaku perfilman di Indonesia. BPI berfungsi untuk memberikan masukan serta rekomendasi kepada pemerintah guna mendorong kebijakan di bidang perfilman. Hal ini termasuk mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Induk Perfilman Nasional serta sanksinya.

Selain itu, BPI aktif menyelenggarakan festival film, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka juga mempromosikan Indonesia sebagai lokasi syuting bagi produksi film asing. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perfilman serta penghargaan kepada insan film merupakan bagian dari tanggung jawab BPI, yang juga berusaha memfasilitasi pendanaan untuk produksi film berkualitas.

Visi dan Misi BPI

BPI memiliki visi yang jelas untuk menjadi lembaga yang mampu mengembangkan industri perfilman Indonesia secara berkelanjutan. Misi mereka termasuk:

Dengan struktur dan program-program yang telah dirancang, BPI berharap dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kebangkitan industri perfilman Indonesia di masa mendatang.

➡️ Baca Juga: Microsoft Mengonfirmasi Bug Windows 11 Penyebab Hilangnya Drive C dan Solusi Tersedia

➡️ Baca Juga: Tangerang Mengungguli Jaksel Sebagai Kawasan Properti Paling Diminati di Indonesia

Exit mobile version