Jakarta – Dalam upaya memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya percepatan proses sertifikasi halal. Langkah ini diambil mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, yang tentu saja mengutamakan produk halal dalam kesehariannya.
Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan bahwa penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk sertifikasi halal harus dimaksimalkan agar prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ia menyebutkan bahwa anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencapai Rp2,8 triliun, yang seharusnya cukup untuk mempercepat sertifikasi tersebut.
“Sebenarnya kita memiliki potensi untuk mempercepat proses sertifikasi halal ini. Mengingat masyarakat kita adalah mayoritas Muslim, ini adalah langkah yang sangat mendesak,” ungkap Bambang dalam rapat Komisi VII yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/9) lalu.
Perlunya Dukungan bagi Pelaku UMKM
Bambang juga menyoroti perlunya memastikan bahwa lebih banyak pelaku usaha dapat memperoleh kepastian mengenai status sertifikasi halal. Dia menyatakan bahwa pelaku UMKM memerlukan dukungan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka dan memperluas akses terhadap pembiayaan.
Program Pemerintah yang Tersedia
Dalam konteks ini, terdapat sejumlah program pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, di antaranya:
- Pemangkasan utang macet
- Keberadaan Satgas UMKM untuk menangani berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha
- Penyediaan pelatihan dan pendampingan
- Fasilitasi akses ke pembiayaan
- Pemberian insentif untuk usaha yang mematuhi standar halal
Bambang menambahkan bahwa pengembangan UMKM juga harus didukung dengan kemudahan dalam sertifikasi dan perizinan di tingkat daerah. Proses ini perlu dipercepat agar para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih efisien.
Peran Organisasi UMKM dalam Pendampingan
Sementara itu, Nunu Juhana, Ketua Umum DPP HIPMIKINDO, meminta agar pemerintah melibatkan organisasi UMKM dalam pendampingan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menekankan bahwa pendampingan sangat penting agar bantuan pembiayaan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan usaha penerima.
Nunu mengungkapkan, “Kami berharap Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (HIPMIKINDO) dan organisasi UMKM lainnya dapat terlibat aktif dalam pendampingan serta pembinaan bagi para UMKM yang mendapatkan bantuan.”
Hambatan yang Dihadapi Penerima KUR
Ia juga mencatat bahwa masih banyak penerima KUR yang belum mendapatkan pendampingan yang memadai dalam menjalankan bisnis mereka. Situasi ini berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka dan menghalangi mereka untuk naik kelas.
Nunu berharap agar organisasi UMKM bisa menjadi rekomendasi dalam pemberian bantuan pemerintah kepada pelaku UMKM. Menurutnya, organisasi-organisasi ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam membina pelaku usaha, sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Strategi Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM
Pemerintah didorong untuk mempercepat sertifikasi halal dan sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima pembiayaan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses usaha, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, serta mendorong UMKM untuk naik kelas.
Dengan fokus pada peningkatan sertifikasi halal, diharapkan pelaku UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar nasional maupun internasional. Ketersediaan produk halal yang terjamin akan semakin menarik minat konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim.
Proses sertifikasi halal yang lebih cepat dan mudah akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta membantu mereka dalam meningkatkan kualitas produk. Hal ini akan berujung pada peningkatan kepercayaan konsumen dan potensi pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM.
Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM
Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat untuk memasuki pasar yang lebih besar, tetapi juga membawa berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain:
- Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk
- Memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional
- Mendukung pengembangan brand yang kuat
- Menjadi keunggulan kompetitif di pasar
- Meningkatkan peluang kolaborasi dengan perusahaan besar
Dengan semua manfaat tersebut, penting bagi pelaku UMKM untuk mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi proses sertifikasi halal. Dukungan dari pemerintah dan organisasi terkait akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
Kesimpulan
Percepatan sertifikasi halal dan pendampingan bagi UMKM merupakan langkah strategis yang perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha di Indonesia. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, organisasi UMKM, dan pelaku usaha, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik dan inklusif, serta mendorong UMKM untuk naik kelas dan bersaing secara global.
➡️ Baca Juga: Aplikasi Viral Bermanfaat Untuk Mencatat Pengeluaran Harian Secara Otomatis
➡️ Baca Juga: Microsoft Mengonfirmasi Bug Windows 11 Penyebab Hilangnya Drive C dan Solusi Tersedia