Rupiah Melemah 0,72%: Tekanan pada APBN Memengaruhi Daya Beli Masyarakat

1 2 minutes read

Jakarta – Rupiah yang mengalami pelemahan sebesar 0,72% saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun terdapat peningkatan pendapatan negara dari sektor migas dan komoditas yang berbasis dolar, yang diperkirakan mencapai Rp2–3,5 triliun, pengeluaran negara justru mengalami lonjakan yang lebih besar, yakni hingga Rp6–11 triliun.

Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap APBN

Menurut pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi, peningkatan belanja ini terutama disebabkan oleh subsidi energi dan kewajiban pembayaran utang luar negeri yang sangat tergantung pada nilai tukar. “Dalam kondisi ini, APBN mengalami tekanan yang cukup berat, dengan potensi defisit yang dapat meluas sekitar Rp3–6 triliun jika nilai tukar tetap tinggi,” ungkapnya di Jakarta pada Jumat (24/4). Ini menunjukkan kerentanan struktural dalam kebijakan fiskal Indonesia, di mana pelemahan rupiah lebih cepat membebani pengeluaran ketimbang meningkatkan penerimaan.

Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pelemahan rupiah yang terjadi akan berimbas langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga membuat dampak dari inflasi dan kenaikan harga barang import terasa lebih nyata. Kenaikan harga barang impor dan energi dapat menahan laju konsumsi masyarakat, di mana pelaku usaha pun cenderung menunda rencana ekspansi mereka.

Secara keseluruhan, depresiasi nilai tukar sebesar 0,72% diperkirakan mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,03–0,07%. Meskipun terlihat kecil, penurunan ini cukup berarti dalam konteks mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5%. “Sektor-sektor seperti manufaktur dan konstruksi yang sangat bergantung pada impor akan paling merasakan dampaknya, sedangkan sektor ekspor seperti pertambangan dan perkebunan justru dapat mengambil keuntungan dari situasi ini,” jelas Badiul.

Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Tanda-tanda tekanan ini terlihat jelas dari meningkatnya inflasi yang dirasakan oleh masyarakat. Badiul menambahkan bahwa pelemahan rupiah mempercepat terjadinya imported inflation, terutama di sektor pangan, energi, dan barang konsumsi yang diimpor. Dengan tingkat pass-through antara 0,2 hingga 0,4, inflasi bisa meningkat antara 0,15% hingga 0,30%.

Kenaikan harga energi: 0,5–1%
Kenaikan harga pangan impor: 0,3–0,6%
Peningkatan biaya transportasi
Daya beli masyarakat dapat terpangkas: 0,5–1,2%
Kelompok terbawah bisa mengalami penurunan daya beli hingga 1,5–2%

Kenaikan harga-harga ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Kelompok menengah diperkirakan akan mulai menahan belanja untuk barang-barang diskresioner, sedangkan kelompok atas yang memiliki aset dalam dolar mungkin justru tidak terganggu dan bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini.

Respon Terhadap Krisis Nilai Tukar

Badiul mengemukakan bahwa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat bantalan fiskal dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih terarah, bukan hanya memperluas subsidi umum yang tidak terarah.

Reformasi Struktural dan Ketahanan Ekonomi

Penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi struktural yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat industri lokal. Ini menjadi kunci agar setiap gejolak eksternal tidak terus berpengaruh negatif terhadap nilai tukar rupiah, APBN, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Badiul.

Pada hari Kamis, nilai tukar rupiah tercatat melemah sebanyak 123 poin atau 0,72%, menjadi Rp17.304 per dolar AS pada pukul 13.32 WIB, dari posisi sebelumnya yang berada di Rp17.181 per dolar AS.

Penyebab Pelemahan Rupiah

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pelemahan yang signifikan ini juga dipicu oleh gagal nya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. “Faktor eksternal berkontribusi besar, terutama setelah pertemuan yang difasilitasi oleh Pakistan antara AS dan Iran tidak mencapai kesepakatan. Iran tidak berpartisipasi karena AS dianggap telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menangkap kapal tanker Iran di Selat Hormuz,” tuturnya dalam sebuah rekaman suara di Jakarta.

Di sisi lain, Iran tampaknya bersiap untuk menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan dengan AS, mengingat ketidakpercayaan yang semakin mendalam terhadap negara tersebut.